Monday, 13 February 2023

SETELAH KELULUSAN...

 

(Gambar: pixabay)

    Setelah menempuh Pendidikan selama 4 tahun, akhirnya pada pertengahan 2020 bisa melaksanakan wisuda meskipun diadakan secara online karena pandemi. Tapi hal itu tidak masalah, karena yang ada di pikiranku adalah bagaimana bisa mendapatkan uang setelah kuliah. Mungkin sama seperti mahasiswa lain setelah lulus, aku mencoba melamar pekerjaan. Beberapa perusahaan dibidang perbankan, tambang hingga perusahaan penerbit buku pernah aku coba, namun belum aku belum beruntung. Tidak berhenti disitu, akupun mencoba melamar kerja melalui aplikasi pencari kerja seperti jobstreet dan sebagainya. Tiap hari aktivitasku hanya menuliskan rencana ‘mau melamar ke perusahaan mana”, entah perusahaan itu sesuai jurusan kuliah ataupun tidak. Setelah beberapa minggu mengirim lamaran, akhirnya beberapa perusahaan ada yang mnegirimkan undangan interview. Aku pun tidak menyia-nyiakan kesempatan itu dengan melakukan persiapan. Namun sayang, keberuntungan belum berpihak, aku gagal dalam proses rekrutmen. Akan tetapi, aku belum patah semangat. Aku terus melamar pekerjaan di aplikasi itu hingga timbul notifikasi yang intinya kamu harus lebih selektif dalam memilih perusahaan karena setelah dilihat, aku melamar hampir ke 200-an perusahaan pada bulan itu saja. Sontak aku ngakak lihat notif itu hahaha. Segitu kurang beruntungnya kah diri ini. Karena kegiatan sehari-hari hanya itu-itu saja, aku memutuskan untuk membantu paman jualan sambil menuggu panggilan dari perusahaan. Perkiraan tidak akan lama menunggu, aku kebablasan hampir dua tahun karena belum ada panggilan dari perusahaan. Terlalu lama menganggur membuat aku mulai frustasi, terlebih Ketika melihat status sosmed teman seangkatan yang sering aku lihat ternyata hampir semuanya sudah bekerja, membuatku semakin kesal karena ketidakmampuanku untuk mengatasi masalah ini. Akan tetapi, dari hal tersebut aku mulai sadar dampak sosial media ternyata tidak terlalu bagus untuk Kesehatan mental kita. Sebut saja insecure dan tidak percaya diri. Semenjak dari peristiwa itu, aku mulai mengurangi penggunaan sosial media dan mengalihkan diri untuk fokus pada tujuan.

 

    Habis gelap terbitlah terang, begitulah kira-kira sebuah kata Mutiara dari R.A Kartini. Tidak selamanya ketidakberuntungan itu ada dipihak kita. Alhamdulillah puji syukur, pada pertengahan tahun 2022 kemarin, aku berhasil diterima bekerja di salah satu perguruan tinggi di bandung. Nama perguruan tingginya aku rahasiakan 😊, mungkin sebagai clue saja ya, salah satu perguruan tinggi terbaik yang ada di Indonesia. Aku sendiri tidak menyangka bisa menjadi bagian dari salah satu perguruan tinggi terbaik ini. Hasil itu aku dapatkan setelah melalui serangkaian tes dan wawancara. Dan untuk kedepannya, aku akan berbagi cerita bagaimana hari pertama kerja ku berlangsung. Semoga artikel ini bermanfaat. Sampai ketemu lagi di postingan berikutnya. terimakasih


Monday, 30 July 2018

Asian games, Aku Indonesia dan aku bangga



Asian Games, Aku Indonesia dan aku bangga!
Perhelatan akbar pesta olahraga terbesar di Asia kini akan hadir kembali, Indonesia sebagai tuan rumah patut berbangga hati, karena kepercayaan masyarakat Asia dalam mendukung Indonesia sebagai tuan rumah. Ini wujud pengakuan yang nyata  terhadap bangsa kita, Indonesia, dikancah  internasional dengan dukungan Indonesia sebagai tuan rumah yamg secara tidak langsung juga percaya bahwa acara ini akan benar-benar sukses diselenggarakan oleh bangsa Indonesia.
Bukan pertama kali, ditahun 1962 kitapun pernah menjadi tuan rumah untuk acara pesta olahraga terbesar di Asia. Kemudian di tahun 2018 Indonesia kembali dipercaya untuk menjadi tuan rumah kedua kalinya. Tidak henti-hentinya menyemarakkan, menggelorakan semangat Asian Games 2018, demam Asian Games 2018. Kenapa kita harus bangga dengan ditunjuknya kita sebagai tuan rumah gelaran ini? Salah satu jawabannya adalah belum tentu semua negara di Asia bisa menjadi tuan rumah gelaran ini. Sebab ada beberapa alasan yang harus diperhatikan dari ditunjuknya suatu negara sebagai tuan rumah mulai dari kesiapan keuangan negara untuk membiayai acara ini, infrastruktur yang memadai contoh transportasi kemudian sarana olahraga, sampai situasi keadaan di negara tersebut seperti keamanannya, karena para wisatawan asing yang akan mengunjungi tuan rumah acara ini tidak mungkin mau jika keadaan di negara tersebut belum sepenuhnya aman bagi mereka. Sehingga nantinya akan mengganggu acara tersebut. Nah, dari semua alasan itu, Indonesia siap dalam menyelenggarakan acara Asian Games 2018 dan tidak ada perasaan lain dalam diri kita selain perasaan bangga terhadap bangsa ini, seluruh masyarakat Indonesia  bangga Indonesia menjadi tuan rumah perhelatan akbar, pesta olahraga terbesar di Asia, Asian Games 2018.
Persiapan demi persiapan terus dilakukan oleh pemerintah seperti pembangunan sarana olahraga bertaraf internasional sampai pembangunan transportasi masal seperti proyek kereta ringan atau Light Rail Transit (LRT) dan Mass Rapid Transit (MRT) untuk mendukung gelaran ini agar berjalan dengan lancar. Dari sisi penyelenggara yaitu INASGOC juga telah mempersiapkan segala sesuatunya mulai dari promosi gelaran Asian Games 2018 baik di dalam negeri maupun luar negeri.
Mengususng tema energi Asia, Energy of Asia, diharapkan Asian Games 2018 kali ini dapat benar-benar memberikan energi bagi Asia, energi persatuan yang menyatukan, perdamaian yang mendamaikan, cinta juga kasih sayang diantara masyarakat Asia. Tema ini pula dapat menggambarkan ke-Bhinneka Tunggal Ika-an Indonesia, berbeda-beda namun bersatu padu menyemarakan Asian Games 2018.

Perhelatan ini akan dibuka secara resmi pada tanggal 18 Agustus mendatang dalam acara opening ceremony Asian Games 2018 dan ditutup pada tanggal 2 September mendatang di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) di Jakarta yang sudah berbenah untuk menyukseskan Asian Games 2018.

Betapa megahnya, betapa luasnya, betapa bangganya kita memiliki stadion ini yang menjadi cerminan semagat bung karno yang tergambarkan seperti megahnya stadion ini. Selain di Jakarta, acar Asian Games 2018 ini juga akan diselenggarakan di Palembang, sehingga nantinya Jakarta-Palembang akan bersama-sama menyelenggaran acara Asian Games 2018 dibantu oleh Jawa Barat dan Banten sebagai daerah pendukung acara ini.
Dengan total 45 negara peserta dan tidak kurang dari 40 cabang olahraga akan digelar, memicu semangat berkompetisi untuk menunjukan siapa yang terbaik diantara negara-negara Asia, dan sekali lagi kita harus bangga karena atlet-atlet Indonesia yang akan berjuang atas nama bangsa akan bermain didepan publiknya sendiri, ini kesempatan besar bagi kita, kapan lagi kita akan mendukung atlet-atlet kita secara langsung. Atas nama bangsa, mereka akan berjuang sampai titik penghabisan, mengeluarkan segenap kemampuan terbaik mereka untuk negara tercinta, Indonesia. Namun demikian, Asian Games bukan hanya soal kompetisi olahraga namun lebih kepada menyebarkan perdamaian dan mempererat hubungan antar negara Asia.
Jika ada pertanyaan manfaat apa yang akan didapatkan Indonesia  dari gelaran Asian Games 2018 ini?. Perhelatan Asian Games 2018 akan memberikan manfaat positif yang besar bagi masyarakat Indonesia seperti manfaat langsung dan manfaat tidak langsung yang tentunya akan menguntungkan Indonesia dari gelaran Asian Games 2018. Manfaat langsung pertama adalah dibidang pariwisata. Gelaran Asian Games akan mempengaruhi pariwisata yang ada di Indonesia dan berpeluang mendapatkan kunjungan wisatawan asing yang lebih banyak dari gelaran Asian Games sebelumnya di Incheon, Korea Selatan karena biaya hidup yang lebih murah. Selain itu kunjungan para awak media asing dari negara-negara peserta Asian Games bahkan bisa jadi dari seluruh dunia akan meliput gelaran ini untuk disiarkan dinegara mereka. Tidak hanya gelaran Asian Games saja yang disiarkan, namun biasanya juga menginformasikan segala sesuatu tentang Indonesia ke negara mereka masing-masing. Sehingga dapat di prediksi pula bahwa pada saat gelaran Asian Games 2018 Indonesia dapat menjadi pusat perbincangan dunia, ini menjadi ajang promosi untuk tempat-tempat pariwisata yang ada di Indonesia. Manfaat yang kedua adalah ekonomi. Dari peningkatan jumlah wisatawan yang akan hadir tentunya akan mempengaruhi kondisi ekonomi. Pendapatan terbesar yang akan dirasakan Indonesia adalah dari pengeluaran para pengunjung yang hadir di gelaran Asian Games 2018. Pengeluaran para pengunjung yang hadir seperti dari para wisatawan dalam negeri dan wisatawan asing, para atlet yang hadir beserta para ofisialnya, awak media yang meliput gelaran Asian Games dan juga pengeluaran dari para sukarelawan yang hadir yang akan semakin menambah pendapatan pelaku usaha yang terlibat. Selain itu, dengan menggandeng Usaha Kecil Menengah dalam negeri salah satunya dalam memproduksi dan menjual merchandise resmi diyakini akan memberi manfaat positif kepada para wirausahawan Indonesia dalam mengembangkan usaha mereka. Sehingga diharapkan dari gelaran Asian Games ini para pelaku usaha dalam negeri yang terlibat dalan gelaran ini mendapatkan keuntungan yang besar bagi kemajuan usahanya.  Manfaat langsung yang ketiga adalah infrastruktur. Perhelatan Asian Games 2018 di Jakarta dan Palembang akan meninggalkan warisan Infrastruktur yang akan berguna bagi Indonesia kedepannya. Pembangunan sarana olahraga yang bertaraf internasional akan memberikan manfaat yang baik bagi para atlet Indonesia yang akan menjadi tempat berlatih para atlet. Sehingga kedepannya diharapkan dapat berbanding lurus dengan prestasi-prestasi yang akan dicapai oleh para atlet Indonesia. Selain pembangunan sarana olahraga, pemerintah juga membangun sarana transportasi masal seperti proyek kereta ringan yang ada di Jakarta dan Palembang juga proyek Mass Rapid transit (MRT) yang ada di Jakarta. Pembangunan transportasi masal ini diharapkan dapat mengurai kemacetan yang kerap terjadi  dan meningkatkan kualitas transportasi masal yang ada.
Manfaat tidak langsung dari gelaran Asian Games 2018 ini dapat dirasakan dalam kurun waktu yang lama. Dari bidang ekonomi dengan adanya gelaran Asian Games ini yang mengundang para awak media dari negara lain yang meliput di Indonesia dan disiarkan ke negaranya masing-masing secara tidak langsung akan mempromosikan berbagai tempat wisata yang ada di Indonesia sehingga dapat meningkatkan jumlah wisatawan asing yang berkunjung ke Indonesia kedepannya dan akan berbanding lurus dengan meningkatnya pendapatan warga yang berada disekitar lokasi wisata. Manfaat tidak langsung lainnya adalah sarana olahraga yang telah dibangun tersebut akan melahirkan atlet-atlet baru yang berkualitas jika setelah gelaran Asian Games sarana olahraga yang telah dibangun tetap digunakan dan terawat dengan baik.
Kembali pada gelarannya acara ini, Asian Games berbicara bukan hanya soal kemenangan meraih juara, namun bagaimana acara ini dapat berlangsung dengan lancar dan sukses, baik dari segi prestasi maupun pelaksanaannya. Kesuksesan akan berbanding lurus dengan persiapan yang telah dilakukan. Memang tidak akan mudah, namun tidak ada yang tidak mungkin selama kita masih bernapas untuk tetap berusaha dan berdoa, memberikan yang terbaik bagi bangsa ini. Jayalah selalu negeriku! Asian Games, aku Indonesia dan aku bangga!
dukungbersama.id
Indonesiabaik.id


Referensi
1.       http://www.depkes.go.id/pdf.php?id=17080200013 pada tanggal 7-10-2018 pukul 6.06
2.       http://www.tpenoc.net/wp-content/uploads/2018/03/INASGOC_eBulletin_1.pdf pada tanggal 7-10-2018  pukul 6.30
Sumber foto:
nulis.co.id

Wednesday, 27 June 2018

KPK, PERSPEKTIF INDONESIA MEMBERANTAS KORUPSI



Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merupakan suatu lembaga negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun (Pasal 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002). Sebagai lembaga independen, artinya tidak boleh ada intervensi dari pihak lain dalam penyelidikannya agar diperoleh hasil sebaik mungkin.
Tujuan dari dibentuknya lembaga tersebut adalah untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi yang sudah merajalela keseluruh lapisanmasyarakat. Perang terhadap korupsi merupakan fokus yang sangat signifikan dalam suatunegara berdasarkan hukum, bahkan merupakan tolak ukur keberhasilan suatu pemerintahan.Salah satu unsur yang sangat penting dari penegakan hukum dalam suatu negara adalah perang terhadap korupsi, karena korupsi merupakan suatu penyakit dan merusak semua sendi kehidupan berbangsa dan bernegara termasuk perekonomian serta penataan ruang wilayah.
Lahirnya KPK didasarkan pada perkembangan pemikiran di dunia hukum bahwa korupsi adalah kejahatan luar biasa. Label demikian dianggap tepat untuk disematkan dalam konteks Indonesia, mengingat daya rusak praktek korupsi telah mencapai level tinggi. Maka, tidak mengherankan jika hingga hari ini Indonesia masih terjebak dalam suatu kondisi sosial ekonomi dan politik yang memprihatinkan. Indikasinya bisa dilihat dari deretan angka kemiskinan yang timbul, besarnya tingkat pengangguran, rendahnya indeks sumber daya manusia Indonesia, serta rendahnya kualitas demokrasi.
                  Korupsi sudah sangat meluas secara sistemik merasuk ke semua sektor  diberbagai tingkatan pusat dan daerah, disemua lembaga negara eksekutif, legislatif, maupun yudikatif. Oleh karenanya korupsi digolongkan sebagai kejahatan luar biasa (extra ordinary crimes)
                  Korupsi bukan lagi masalah lokal, melainkan suatu fenomena transnasional yang mempengaruhi semua masyarakat dan ekonomi sehingga mendorong perlunya kerjasama internasional dalam hal pencegahan dan pemberantasan korupsi.
                  Indeks presepsi korupsi Indonesia menempati urutan ke 79 dari 90 negara yang di survey. Jika biaya implisit korupsi di selamatkan sebanyak 20.000 triliun maka pendidikan di Indonesia bisa di gratiskan. KPK hadir bukan sebagai kompetitor lembaga yang sudah ada, tetapi hadir untuk membantu aparat penegak hukum dalam membersihkan korupsi.
                  Sejarah lembaga anti korupsi di indonesia sudah bermacam macam namanya sebelum adanya KPK, tetapi sejarah membuktikan bahwa lembaga-lembaga anti korupsi sebelum KPK ini tidak berumur panjang. Ini membuktikan bahwa dalam pemberantasan korupsi dibutuhkan lembaga yang memiliki wewenang, independen, profesional dan bebas dari pengaruh kekuasaan. Pada tahun 1995 indeks presepsi korupsi Indonesia adalah 1.95 dan menuruti peringkat 41 dari 41 negara yang di survey. Pada tahun 1998 Indeks presepsi Indonesia naik tipis ke 2.0 dan menempati peringkat 80 dari 85 negara.dan pada tahun 2016 Indeks presepsi kosupsi indonesia adalah 37 dan menempati peringkat 97 dari 176 negara yang di survey. Ada peningkatan yang cukup bagus dan membuktikan bahwa KPK telah melaksanakan tugasnya dengan baik, dibuktikan dari meningkatnya indeks presepsi korupsi Indonesia. Dan dengan adanya KPK masyarakat Indonesia bisa lebih yakin bahwa korupsi di Indonesia bisa di berantas sampai tuntas.
Ranking of Happiness
2013-2015
Indeks Presepsi korupsi 2016
NO
NEGARA
RANK
RANK
1
Denmark
1
1(90)
2
Swiss
2
5(86)
3
Islandia
3
14(78)
4
Norwegia
4
6(85)
5
Finlandia
5
3(89)
6
Kanada
6
9(82)
7
Belanda
7
8(83)
8
New Zealand
8
1(90)
9
Australia
9
13(79)
10
Swedia
10
4(88)
11
Indonesia
79
90(37)
Komitmen pemberantasan korupsi merupakan tonggak penting dalam pemerintahan sebuah negara. Di Indonesia, hampir setiap pemilihan kepala negara tak luput dari kesungguhan meneropong apa komitmen yang diberikan oleh calon kepala negara untuk memberantas korupsi. Tak pelak ini terjadi karena korupsi terus terjadi menggerus hak rakyat atas kekayaan negara. Kekayaan negara yang berlimpah, nyaris tak tersisa untuk kesejahteraan masyarakat.
Semuanya tergerus oleh perilaku licik birokrat berkong kalingkong dengan para koruptor. Komitmen pemberantasan korupsi ini juga menjadi daya tarik pemilih untuk mencari calon kepala negara yang memiliki komitmen nyata dan memberikan secercah harapan bahwa setiap orang yang berbuat curang pada negara layak diusut sampai penghabisan.
Komitmen kepemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tentu masih terngiang dalam pendengaran kita, bahkan mungkin lengkap dengan cengkok gaya bahasa dalam pidatonya yang disampaikan bahwa dirinya akan berada di garda terdepan dalam pemberantasan negeri ini. Rupanya komitmen yang disampaikan oleh SBY ini bukan barang baru. Pendahulunya, Soeharto pernah menyatakan komitmen yang sama. Saat itu tahun 1970 bersamaa dengan Peringatan Hari Kemerdekaan RI, Soeharto-Presiden saat itu-mencoba meyakinkan rakyat bahwa komitemn memberantas korupsi dalam pemerintahannya sangat besar dan ia juga menegaskan bahwa dia sendiri yang akan memimpin pemberantasan korupsi. “Seharusnya tidak ada keraguan, saya sendiri yang akan memimpin.”
Tak semudah diucapkan, komitmen pemberantasan korupsi memang berat untuk dilakukan. Berbagai upaya pemberantasan korupsi dicanangkan di setiap periode pemerintahan negara ini. Beberapa referensi menyatakan bahwa pemberantasan korupsi secara yuridis baru dimulai pada tahun 1957, dengan keluarnya Peraturan Penguasa Militer Nomor PRT/PM/06/1957. Peraturan yang dikenal dengan Peraturan tentang Pemberantasan Korupsi ini dibuat oleh penguasa militer waktu itu, yaitu Penguasa Militer Angkatan Darat dan Angkatan Laut.
Di masa awal Orde Baru, pemerintah menerbitkan Keppres No.28 Tahun 1967 tentang Pembentukan Tim Pemberantasan Korupsi. Dalam pelaksanaannya, tim tidak bisa melakukan pemberantasan korupsi secara maksimal, bahkan bisa dikatakan hampir tidak berfungsi. Peraturan ini malahan memicu berbagai bentuk protes dan demonstrasi mulai tahun 1969 dan puncaknya di tahun 1970 yang kemudian ditandai dengan dibentuknya Komisi IV yang bertugas menganalisa permasalahan dalam birokrasi dan mengeluarkan rekomendasi untuk mengatasinya.
Masih di tahun yang sama, mantan wakil presiden pertama RI Bung Hatta memunculkan wacana bahwa korupsi telah membudaya di Indonesia. Padahal, lanjut Hatta, korupsi telah menjadi perilaku dari sebuah rezim baru yang dipimpin Soeharto, padahal usia rezim ini masih begitu muda. Hatta seperti merasakan cita-cita pendiri Republik ini telah dikhianati dalam masa yang masih sangat muda. Ahli sejarah JJ Rizal mengungkapkan, “Hatta saat itu merasa cita-cita negara telah dikhianati dan lebih parah lagi karena korupsi itu justru seperti diberi fasilitas. Padahal menurut dia, tak ada kompromi apapun dengan korupsi.”
Orde baru bisa dibilang paling banyak mengeluarkan peraturan karena masa Orde Baru yang cukup panjang. Namun sayangnya tidak banyak peraturan yang dibuat itu berlaku efektif dan membuat korupsi sedikit berkurang dari bumi Indonesia. Menyambung pidatonya di Hari Kemerdekaan RI 17 Agustus 1970, pemerintahan Soeharto mengeluarkan UU No.3 tahun 1971 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi. Aturan ini menerapkan pidana penjara maksimum seumur hidup serta denda maksimum Rp 30 juta bagi semua delik yang dikategorikan korupsi.
Melengkapi undang-undang tersebut, dokumen negara Garis-garis Besar Besar Haluan Negara (GBHN) yang berisi salah satunya adalah kemauan rakyat untuk memberantas korupsi. Namun pelaksanaan GBHN ini bocor karena pengelolaan negara diwarnai banyak kecurangan dan kebocoran anggaran negara di semua sektor tanpa ada kontrol sama sekali.
Organ-organ negara seperti parlemen yang memiliki fungsi pengawasan dibuat lemah. Anggaran DPR ditentukan oleh pemerintah sehingga fungsi pengawasan tak ada lagi. Lembaga yudikatif pun dibuat serupa oleh rezim Orde Baru, sehingga taka da kekuatan yang tersisa untuk bisa mengadili kasus-kasus korupsi secara independen. Kekuatan masyarakat sipil dimandulkan, penguasa Orde Baru secara perlahan membatasi ruang gerak masyarakat dan melakukan intervensi demi mempertahankan kekuasaannya.
Berikut ini beberapa peraturan yang terbit di masa Orde Baru berkaitan dengan pemberantasan korupsi :
  • GBHN Tahun 1973 tentang Pembinaan Aparatur yang Berwibawa dan Bersih dalam Pengelolaan Negara;
  • GBHN Tahun 1978 tentang Kebijakan dan Langkah-Langkah dalam rangka Penertiban Aparatur Negara dari Masalah Korupsi, Penyalahgunaan Wewenang, Kebocoran dan Pemborosan Kekayaan dan Kuangan Negara, Pungutan-Pungutan Liar serta Berbagai Bentuk Penyelewengan Lainnya yang Menghambat Pelaksanaan Pembangunan;
  • Undang-Undang No.3 Tahun 1971 tentang Tindak Pidana Korupsi;
  • Keppres No. 52 Tahun 1971 tentang Pelaporan Pajak Para Pejabat dan PNS;
  • Inpres Nomor 9 Tahun 1977 tentang Operasi Penertiban;
  • Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap.

Berganti rezim, berganti pula harapan rakyat Indonesia untuk bisa mengenyahkan koruptor dari Indonesia. Orde Baru kandas, muncul pemerintahan baru yang lahir dari gerakan reformasi pada tahun 1998. Di masa pemerintahan Abdurrahman Wahid Muncul Tap MPR Nomor XI/MPR/1998 tentang Pengelolaan Negara yang Bersih dan Bebas KKN. Pemerintahan Gus Dur kemudian membentuk badan-badan negara untuk mendukung upaya pemberantasan korupsi, antara lain: Tim Gabungan Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi, Komisi Ombudsman Nasional, Komisi Pemeriksa Kekayaan Pejabat Negara dan beberapa lainnya.
Pada masa itu, ada beberapa catatan langkah radikal yang dilakukan oleh pemerintahan Gus Dur. Salah satunya, mengangkat Baharudin Lopa sebagai Menteri Kehakiman yang kemudian menjadi Jaksa Agung. Kejaksaan Agung RI sempat melakukan langkah-langkah kongkret penegakan hukum korupsi. Banyak koruptor kelas kakap yang diperiksa dan dijadikan tersangka pada saat itu.
Di masa kepemimpinan Megawati Soekarno Putri, berbagai kasus korupsi menguap dan berakhir dengan cerita yang tidak memuaskan masyarakat. Masyarakat mulai meragukan komitmen pemberantasan korupsi pemerintahan saat itu karena banyaknya BUMN yang ditenggarai banyak korupsi namun tak bisa dituntaskan. Korupsi di BULOG salah satunya.
Di tengah kepercayaan masyarakat yang sangat rendah terhadap lembaga negara yang seharusnya mengurusi korupsi, pemerintahan Megawati kemudia membentuk Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPTPK). Pembentukan lembaga ini merupakan terobosan hukum atas mandeknya upaya pemberantasan korupsi di negara ini. Ini yang kemudian menjadi cikal bakal Komisi Pemberantasan Korupsi.
Perjalanan panjang memberantas korupsi seperti mendapatkan angin segar ketika muncul sebuah lembaga negara yang memiliki tugas dan kewenangan yang jelas untuk memberantas korupsi. Meskipun sebelumnya, ini dibilang terlambag dari agenda yang diamanatkan oleh ketentuan Pasal 43 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001, pembahasan RUU KPK dapat dikatakan merupakan bentuk keseriusan pemerintahan Megawati Soekarnoputri dalam pemberantasan korupsi. Keterlambatan pembahasan RUU tersebut dilatarbelakangi oleh banyak sebab. Pertama, perubahan konstitusi uang berimpilkasi pada perubahan peta ketatanegaraan. Kedua, kecenderungan legislative heavy pada DPR. Ketiga, kecenderungan tirani DPR. Keterlambatan pembahasan RUU KPK salah satunya juga disebabkan oleh persolan internal yang melanda sistem politik di Indonesia pada era reformasi.
Di era Presiden SBY, visi pemberantasan korupsi tercermin dari langkah awal yang dilakukannya dengan menerbitkan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 dan kemudian dilanjutkan dengan penyiapan Rencana Aksi Nasional Pemberantasan Korupsi (RAN) yang disusun oleh Bappenas. RAN Pemberantasan Korupsi itu berlaku pada tahun 2004-2009. Dengan menggunakan paradigma sistem hukum, pemerintah Susilo Bambang Yudhoyono diuntungkan sistem hukum yang mapan, keberadaan KPK melalui Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) yang terpisah dari pengadilan umum, dukungan internasional (structure), dan instrument hukum yang saling mendukung antara hukum nasional dan hukum internasional. Dalam pemberantasan korupsi dibutuhkan lembaga yang memiliki wewenang, independen, profesional dan bebas dari pengaruh kekuasaan.
Daftar Pustaka
2.       http://kpk.go.id



Tuesday, 26 June 2018

Pilkada serentak, menentukan masa depan Indonesia

Perhelatan akbar yang terasa seperti hari raya. Hari ini tidak kurang dari 115 kabupaten, 39 kota di Indonesia merayakan pesta demokrasi, menentukan masa depan masing-masing daerah, berharap pemimpin yang mereka pilih adalah pilihan yang tepat. Dari sisi penyelenggara, beragam cara dilakukan seperti memakai baju adat bahkan sampai ada tps yang bertemakan piala dunia. Ini tak lain untuk menekan jumlah warga yang tidak menggunakan hak pilihnya alias golput. Pertanyaannya adalah mengapa kita harus menggunakan hak pilih? Bagaimana dengan golput saja?. Sadar atau tidak sadar, dengan kita tidak menggunakan hak pilih, maka secara tidak langsung kita menyerahkan masa depan kita kepada orang lain, bisa saja orang-orang yang fasik, orang munafik, orang yang asal-asalan memilih dan lain lain menentukan masa depan kita. Harga-harga kebutuhan pokok, kesehatan, keamanan adalah hasil dari kegiatan politik yang dimana para pemimpin yang kita pilihlah yang menjadi salah satu faktor untuk menentukan hal tersebut. Semoga saja dengan pilkada serentak kali ini bisa melahirkan pemimpin-pemimpin yang amanah, mengutamakan kepentingan rakyat-rakyatnya. Mari sukseskan pilkada ini untuk Indonesia maju.

Thursday, 25 May 2017

Peran KPK dalam pemberantasan korupsi di Indonesia

Jakarta, ketika mendengar kata korupsi, apa yang langsung anda pikirkan? Biasa sajakah? Atau merupakan suatu kejahatan yang luar biasa?. Dan ketika kita mendengar korupsi di Indonesia, mungkin ada yang sudah acuh karena sangat banyak terjadi kasus seperti ini di Indonesia, ataupun masih ada yang percaya bahwa negeri ini bisa bebas dari korupsi. Membicarakan tentang korupsi maka akan erat kaitannya dengan salah satu lembaga ini, yaitu KPK. Lembaga anti korupsi di negeri ini sudah bermacam-macam namanya. Sejarah berdirinya lembaga anti korupsi di Indonesia sudah berlangsung cukup lama. Dari zaman orde lama sampai sekarang, tapi tidak pernah berlangsung lama sampai berdirinya KPK seperti sekarang. Ini membuktika bahwa penanganan korupsi tidak bisa dilakukan dengan lembaga biasa saja. Diperlukan lembaga yang profesional, mandiri, dan independen dalam menangani kasus korupsi di Indonesia. Corruption preception index (CPI) Indonesia tahun 1995 adalah 1.95 dan menuruti peringkat 41 dari 41 negara yang di survey. Pada tahun 1998 CPI Indonesia naik tipis ke posisi 2.0 tapi masih menempati posisi yang kurang bagus, yaitu di peringkat 80 dari 85 negara yang di survey. Dan pada tahun 2016 CPI Indonesia berada di angka 37 peringkat 97 dari 176 negara yang di survey. Ada peningkatan yang cukup bagus, ini membuktikan bahwa KPK telah berhasil menaikan CPI Indonesia meskipun belum memuaskan. Ini merupakan hal baik yang harus terus di tingkatkan. Dan demgan adanya KPK akan meningkatkan kepercayaan masyarakat bahwa korupsi di Indonesia akan benar benar musnah dan akan menjadi sejarah.

Wednesday, 24 May 2017

Latihan prajurit satgas maritim TNI KONGA XXVIII-I

Prajurit Satgas Maritim TNI KONGA XXVIII-I / UNIFIL 2016 pengawak KRI Bung Tomo-357
Laut Mediterania – Prajurit Satgas Maritim TNI KONGA XXVIII-I / UNIFIL 2016 pengawak KRI Bung Tomo-357 di sela-sela patroli di perairan Mediterania terus berupaya meningkatkan kemampuannya. Mereka menggelar latihan evakuasi medis udara / medical evacuation lewat Helikopter dengan menggunakan metode Vertical Replenishment (Vertrep).
Salah satu metode Vertrep adalah Winch yang bisa berupa winch material (pick up/ dropping material) dan winch personel (medevac dan casevac). Selasa (16/5/2017)
Latihan winch membutuhkan konsentrasi dan kehati-hatian dari seluruh prajurit karena jaraknya yang berdekatan dengan Helikopter. Selain itu, tidak menutup kemungkinan suatu saat prajurit KRI maupun crew helikopter mengalami kejadian sebenarnya di daerah operasi atau dimana saja, apalagi saat ini KRI TOM sedang berada di daerah konflik, sehingga para prajurit dituntut mampu menghadapi situasi sebenarnya secara profesional, tepat waktu dan Zero Accident.
Prajurit Satgas Maritim TNI KONGA XXVIII-I / UNIFIL 2016 pengawak KRI Bung Tomo-357
Latihan yang menggunakan hoist/winch bertujuan untuk memudahkan pergeseran pasien/ korban dari tempat kejadian di kapal menuju tempat/ fasilitas kesehatan di darat. Kegiatan medical evacuation (medevac) dengan metode vertrep ini biasanya digunakan untuk mengevakuasi korban dari medan yang sulit sehingga diperlukan bantuan helikopter yang telah dilengkapi hoist untuk mengevakuasi korban.
Dalam latihan yang disebut dengan Winch Exercise (Winchex) ini, disimulasikan adanya korban pada sebuah kapal yang tidak memiliki helly deck, sehingga Kolonel Laut (P) Heri Triwibowo selaku Komandan KRI Bung Tomo-357 memerintahkan Heli NV-414 onboard di KRI Bung Tomo yang dipiloti oleh Kapten Laut (P) Rachmat Fetaro Hia dan Kapten Laut (P) Asgar untuk segera terbang melaksanakan evakuasi dengan cara hover pada posisi dan ketinggian aman, lalu menaikkan korban dari kapal tersebut menggunakan Hoist/ winch untuk dirujuk ke rumah sakit terdekat di darat.
Selain latihan evakuasi korban lewat heli, prajurit Satgas Maritim TNI KONGA XXVIII-I UNIFIL juga melaksanakan latihan Vertrep material dengan cargonet. Latihan ini bertujuan melatih kesiapan para prajurit dalam melaksanakan pengiriman dan penerimaan barang melalui heli dengan sarana winch/ hoist secara vertikal.
Keseluruhan Winch Exercise berjalan dengan baik dan sukses berkat semangat dan profesionalisme para prajurit KRI Bung Tomo-357. (jakartagreater.com)

Sistem radar KF-X diakuisisi dari israel

Badan pengadaan senjata Seoul pada hari Selasa mengatakan bahwa Korea Selatan secara resmi telah memutuskan untuk menerima beberapa dukungan teknologi dari Israel untuk pengembangan sistem radar tingkat lanjut dalam program jet tempur KF-X-nya.
Badan Pembangunan Pertahanan yang dikelola negara menandatangani sebuah kontrak dengan sebuah perusahaan pertahanan Israel untuk menguji radar array yang dipindai secara elektronik yang sedang dikembangkan oleh perusahaan Korea Selatan, menurut Defense Acquisition Program Administration (DAPA).
“Ini tentang dukungan teknologi terkait uji coba prototipe radar, bukan pengembangan itu sendiri,” kata DAPA.
Badan tersebut tidak akan mengungkapkan nilai kontrak tersebut dengan Elta, sementara seorang pejabat industri mengatakan nilainya sekitar 40 miliar won (35,5 juta dolar AS).
Hal ini membutuhkan teknologi canggih untuk menguji sistem radar AESA dan mengintegrasikannya dengan pesawat terbang.
Pernyataan DAPA tersebut menyusul sebuah laporan berita bahwa ADD telah meninggalkan dorongan untuk mengembangkan radar itu sendiri meski memiliki kemitraan dengan perusahaan pertahanan setempat.
Pada 2016, ADD memilih Hanwha Thales, sebuah perusahaan pertahanan setempat kemudian mengganti nama Hanwha Systems, sebagai penawar preferensial untuk pengembangan radar. Hanhwa mengalahkan rival domestiknya LIG Nex1 dalam kompetisi kontroversial tersebut.
Sebelumnya ADD mengatakan bahwa mereka dapat mencari bantuan dari luar jika Hanhwa terputus dalam mengembangkan sistem radar canggih seperti yang digunakan oleh jet tempur Korea Selatan.
Korea Selatan meluncurkan proyek KF-X pada tahun 2015 dengan tujuan memproduksi lebih dari 120 pesawat tempur mutakhir untuk menggantikan armada jet F-4 dan F-5 yang telah tua.
Perusahaan tersebut berencana mengucurkan total 18 triliun won ke dalam proyek tersebut pada tahun 2026, dengan produksi enam jet prototipe yang dijadwalkan dimulai pada bulan Juli tahun depan.(jakartagreater.com)

Jawaban mengapa pengembangan J-20 sangat cepat


Ini Salah Satu Jawaban Kenapa Pengembangan J-20 Sangat Cepat


J-20
Jet tempur generasi kelima China J-20 harus diakui mengejutkan banyak pihak karena kecepatan dalam pengembangannya. Pesawat ini dengan cepat  matang selama setengah dekade terakhir, dengan beberapa laporan  jet mungkin telah mencapai kemampuan operasional awal yang terbatas.
Terlepas dari berbagai kritik, prestasi China ini tidak bisa dianggap remeh dan apapun hasilnya J-20 jelas akan menjadikan perencana militer negara lain harus membuat perhitungan tersendiri ketika menghadapi pesawat ini.
Jet tempur ini juga merupakan lompatan besar dalam kemampuan kedirgantaraan dan manufaktur pesawat China dan  masih menyimpan banyak misteri yang mungkin akan terus mengejutkan banyak pihak. Bagaimana China mampu mengembangkan jet tempur ini dengan sangat cepat? Salah satunya terjawab setelah muncul sebuah gambar yang menunjukkan mereka menggunakan cara barat dalam membangun pesawat. Mereka menggunakan pesawat  pengganti untuk bertindak sebagai pesawat tes terbang untuk menguji teknologi yang akan digunakan di pesawat tempur generasi kelima mereka.

testbed
Pesawat testbed avionik J-20 China  dilihat di pusat uji terbang Yanglian
Pesawat ini  dimodifikasi dari Tupolev Tu-204C buatan Rusia dan terlihat seperti klon  Boeing 757-200 yang dijadikan testbed avionik F-22 dan dikenal sebagai “The Catfish” karena profil hidung yang unik seperti ikan lele dan sangat dimodifikasi.  Catfish  telah bekerja selama hampir dua dekade untuk menguji dan menyempurnakan suite avionik F-22.

Boeing Catfish  di Boeing Field di Washington
Boeing Catfish  di Boeing Field di Washington
Pesawat ini memiliki tidak hanya memiliki profil hidung ikonik dari Raptor, tetapi juga sayap menyapu pesawat, di mana antena conformal dibenamkan. Di dalam pesawat, workstation komputer, rak server dan bahkan  kokpit F-22 memungkinkan untuk diuji dalam kondisi terbang yang nyata, termasuk menciptakan skenario taktis untuk pilot F-22. Pesawat ini kemudian juga digunakan untuk pengujian teknologi F-35.
Dengan munculnya gambar ini menunjukkan  perusahaan kedirgantaraan China yang terlibat dengan pengembangan J-20   memilih untuk mengambil rute yang hampir sama, dan sangat terbukti, untuk mengembangkan J-20 suite avionik terintegrasi. (jejak tapak.com)

Monday, 24 April 2017

Venezuela in crisis

VENEZUELA IN CRISIS
 Image result for krisis venezuela-antara
Penurunan harga minyak dunia yang berada dibawah USD 50 per barel membuat negara-negara penghasil minyak memutar otak untuk memulihkan kondisi keuangannnya yang sebagian besar rata-rata dihasilkan dari penjualan minyak, tak terkecuali negara di amerika latin ini, venezuela. Negeri Hugo Chaves yang dahulu menikmati harga minyak dunia yang beada di angka USD 100 per barel, kini berubah nasibnya setelah harga minyak dunia anjlok, nasib tersebut diperparah dengan gagalnya venezuela membanyar utang-utangnya. Tiongkok yang dahulu menjadi kreditur utama venezuela kini seakan tidak sudi lagi untuk memberikan pinjaman ke negara ini akibat gagal bayar utang. negara ini pun mencapai ke titik terendahnya dalam memproduksi minyak sejak 13 tahun terakhir. menurut salah satu sumber, inflasi di negara ini mencapai 720% dan pengangguran meningkat ke angka 25%. Krisis di venezuela ini diharapkan menjadi pelajaran bagi Indonesia dalam mewaspadai penurunan harga minyak dunia meskipun kini Indonesia sudah tidak termasuk ke dalam negara-negara APEC. penurunan harga minyak dunia akan berdampak ke BUMN penghasil minyak di Indonesia seperti Pertamina, mudah-mudahan dari peristiwa ini menjadi pelajaran penting bagi negeri ini. amiin.

Sunday, 12 March 2017

Khusus mahasiswa

KHUSUS MAHASISWA, JANGAN BACA ARTIKEL INI...!!


Assalamualaikum. Selamat datang di dunia mahasiswa! Kalian pasti sudah tahu bahwa menjadi seorang mahasiswa itu tidak mudah. Banyak hal yang harus kalian lalui, mulai dari jadwal kuliah hingga tugas-tugas yang harus diselesaikan. Tentunya ini semua membutuhkan ketekunan dan kegigihan agar kalian bisa melewati masa-masa ini dengan baik.

 

Namun, ada satu masalah yang sering dialami oleh para mahasiswa: keteteran dalam menjalani aktifitas sehari-hari. Hal ini tentu saja berbahaya bagi kesehatan mental dan fisikmu, terutama jika berlanjut tanpa adanya pengaturan waktu yang baik. Jangan sampai stres ataupun kebingungan menghantui hidupmu ya!

 

Untuk itu, saya punya tips untuk membantumu merapikan jadwal harianmu supaya lebih teratur dan efisien: buatlah jadwal mingguan! Isinya boleh disesuaikan dengan kegiatannya masing-masing; mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi, tidak perlu rinci, cukup secara garis besarnya saja. Semua rencana kegiatan perlu dimasukkan agar semakin rapih dan tertata dengan baik. Dengan begitu, setidaknya tugas kuliah dan kegiatanmu sahari-hari akan tertata dengan rapi dan semuanya dapat dikerjakan tepat waktu.

 

Semoga tips singkat ini bermanfaat ya temans! Nantikan postinganku selanjutnya untuk mendapatkan informasi lebih lanjut tentang dunia perkuliahan :) Wasalamualaikum!