Korupsi di Indonesia itu ibarat penyakit menahun—susah sembuh dan sudah menjalar ke mana-mana. Dari urusan birokrasi, pengadaan barang dan jasa, bahkan sampai institusi pendidikan pun kadang tak luput dari jeratnya. Tapi, satu lembaga yang sejak awal kemunculannya dianggap jadi harapan baru rakyat Indonesia dalam memerangi korupsi adalah Komisi Pemberantasan Korupsi, alias KPK.
KPK bukan lembaga biasa. Lahir dari rahim reformasi dan keresahan rakyat, lembaga ini punya mandat khusus yang nggak main-main: memberantas korupsi sampai ke akar-akarnya. Bukan cuma sekadar membantu lembaga penegak hukum lain, KPK hadir sebagai garda terdepan dalam perang melawan kejahatan luar biasa ini.
Apa Itu KPK dan Kenapa Harus Ada?
KPK dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam Pasal 3, disebutkan bahwa KPK bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan mana pun. Artinya, kerja mereka nggak boleh diganggu—baik oleh pemerintah, partai politik, atau siapa pun.
Tujuannya jelas: meningkatkan daya guna dan hasil guna upaya pemberantasan korupsi. Bukan cuma mengobati gejala, tapi menyasar ke akar masalah. Karena korupsi di Indonesia udah kayak jamur di musim hujan—tumbuh subur di segala sektor, dari pusat sampai daerah, dari legislatif, eksekutif, sampai yudikatif.
Kenapa Korupsi Dianggap Kejahatan Luar Biasa?
Label extraordinary crime atau kejahatan luar biasa disematkan ke korupsi karena dampaknya yang luar biasa juga. Bayangkan aja, satu proyek jalan bisa mangkrak karena duitnya dikorupsi, sekolah-sekolah rusak nggak diperbaiki, pelayanan kesehatan jadi amburadul, dan rakyat yang seharusnya sejahtera malah tetap hidup pas-pasan. Ini bukan cuma soal uang negara yang raib, tapi masa depan bangsa yang ikut tergadaikan.
Nggak heran kalau korupsi ini jadi indikator utama dalam menilai kualitas pemerintahan. Negara yang serius memberantas korupsi biasanya punya kualitas demokrasi, indeks pembangunan manusia, dan ekonomi yang jauh lebih baik.
Seberapa Parah Korupsi di Indonesia?
Data Indeks Persepsi Korupsi (Corruption Perceptions Index/CPI) bisa jadi salah satu tolak ukur. Tahun 1995, Indonesia cuma dapat skor 1,95 (dari skala 0–10 saat itu), dan jadi juru kunci dari 41 negara yang disurvei. Tahun 1998, skornya naik sedikit ke 2,0, tapi masih ada di urutan 80 dari 85 negara. Lalu pada 2016, meski skala sudah berubah ke 0–100, Indonesia mencatat skor 37 dan menempati peringkat 90 dari 176 negara. Artinya masih parah, tapi sedikit demi sedikit membaik.
Kalau biaya implisit akibat korupsi bisa ditekan, bahkan ada yang bilang Indonesia bisa menggratiskan pendidikan nasional. Bayangkan dampaknya buat generasi muda!
Sejarah Lembaga Anti-Korupsi di Indonesia
Sebelum KPK, sebenarnya Indonesia sudah punya beberapa lembaga anti-korupsi. Tapi sayangnya, umur mereka kebanyakan pendek. Misalnya saja:
-
Tim Pemberantasan Korupsi (1967): Dibentuk lewat Keppres No.28/1967, tapi minim taring.
-
Komisi IV DPR (1970): Dibentuk sebagai respon atas protes dan demonstrasi, tapi cuma mampu menghasilkan rekomendasi tanpa eksekusi.
-
UU No. 3 Tahun 1971: Salah satu regulasi awal untuk pemberantasan korupsi, tapi eksekusinya lemah.
-
Tap MPR XI/MPR/1998: Di era reformasi, wacana negara bersih bebas KKN makin digalakkan.
Pada masa pemerintahan Gus Dur, sempat muncul Komisi Pemeriksa Kekayaan Pejabat Negara dan Komisi Ombudsman Nasional. Bahkan Baharudin Lopa sempat bikin gebrakan sebagai Jaksa Agung. Tapi tetap saja, sistem belum cukup kuat untuk menjangkau semua akar persoalan.
Megawati dan Lahirnya KPK
KPK akhirnya resmi dibentuk di masa Presiden Megawati Soekarnoputri. Lembaga ini adalah jawaban atas mandeknya pemberantasan korupsi oleh institusi penegak hukum yang sudah ada. Meski lahir terlambat dari amanat UU Nomor 31 Tahun 1999, tapi kelahirannya dianggap sebagai angin segar.
Proses pembentukannya juga nggak gampang. Banyak tarik ulur di DPR, perubahan peta politik, bahkan tirani lembaga legislatif sempat menghambat pembentukan KPK. Tapi akhirnya pada 2002, KPK berdiri dan mulai beroperasi di 2003.
Era SBY: KPK Naik Daun
Di bawah pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono, KPK makin menunjukkan taringnya. Lewat Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 dan Rencana Aksi Nasional Pemberantasan Korupsi (RAN PK), pemberantasan korupsi jadi program resmi kenegaraan.
KPK juga makin berani mengungkap kasus-kasus besar. Dari kasus suap anggota DPR, mafia pajak, sampai kasus e-KTP yang melibatkan banyak tokoh politik papan atas. Publik makin percaya bahwa KPK adalah satu-satunya harapan yang tersisa di tengah lembaga-lembaga negara yang makin kehilangan kepercayaan rakyat.
Perjalanan Berdarah: KPK Tak Selalu Di Atas Angin
Tapi jalan KPK nggak selalu mulus. Sejak berdiri, lembaga ini sudah beberapa kali digoyang, baik secara politik maupun hukum. Ada upaya pelemahan lewat revisi undang-undang, kriminalisasi terhadap penyidik, sampai konflik terbuka dengan Polri.
Salah satu momen yang tak terlupakan adalah saat dua pimpinan KPK, Bibit-Chandra, dikriminalisasi. Lalu di periode selanjutnya, penyidik senior KPK, Novel Baswedan, disiram air keras setelah menangani kasus-kasus besar. Sampai hari ini, publik masih merasa keadilan belum ditegakkan dalam kasus Novel.
Revisi UU KPK tahun 2019 juga jadi titik balik. Banyak pihak menilai revisi tersebut melemahkan independensi KPK. Pegawai KPK diwajibkan beralih status menjadi ASN, penyadapan harus seizin dewan pengawas, dan beberapa kewenangan penting KPK dikurangi. Banyak pegiat antikorupsi menilai, ini adalah bentuk nyata pelemahan.
Komitmen Pemerintah: Retorika vs Realita
Setiap pemimpin negeri ini selalu menjanjikan komitmen memberantas korupsi. Mulai dari Soeharto di tahun 1970 yang bilang, "Saya sendiri yang akan memimpin pemberantasan korupsi," sampai SBY yang menyatakan akan jadi garda terdepan. Tapi faktanya, banyak di antara janji itu tinggal janji.
Rezim demi rezim berganti, tapi korupsi tetap langgeng. Bahkan di beberapa masa, korupsi makin canggih: digital, terstruktur, dan dilindungi jaringan kekuasaan. Di sinilah pentingnya peran masyarakat sipil untuk terus mengawasi dan menekan agar pemberantasan korupsi tetap jadi agenda utama.
Negara Maju, Negara Bersih
Yuk, kita lihat daftar negara paling bahagia di dunia tahun 2016 menurut laporan PBB dan indeks persepsi korupsinya:
| Negara | Ranking Bahagia | Indeks Korupsi (2016) |
|---|---|---|
| Denmark | 1 | 90 |
| Swiss | 2 | 86 |
| Islandia | 3 | 78 |
| Norwegia | 4 | 85 |
| Finlandia | 5 | 89 |
| Kanada | 6 | 82 |
| Belanda | 7 | 83 |
| New Zealand | 8 | 90 |
| Australia | 9 | 79 |
| Swedia | 10 | 88 |
| Indonesia | 79 | 37 |
Jelas terlihat bahwa negara-negara paling bersih dari korupsi adalah negara-negara paling bahagia warganya. Ada hubungan langsung antara pemerintahan yang bersih dan kualitas hidup rakyatnya. Dan kalau Indonesia pengin mengejar ketertinggalan, bersih-bersih dari korupsi harus jadi prioritas.
Harapan di Tengah Gelapnya Realita
Meski jalan panjang pemberantasan korupsi di Indonesia masih penuh liku, harapan tak boleh padam. KPK, dengan segala tantangan dan keterbatasannya, masih jadi simbol perlawanan terhadap korupsi. Dan perjuangan ini nggak bisa hanya diserahkan ke satu lembaga. Kita semua harus jadi bagian dari gerakan antikorupsi.
Mulai dari hal kecil—nggak menyuap, nggak membenarkan pungli, sampai ikut mengawasi anggaran publik. Karena sejatinya, melawan korupsi bukan tugas KPK semata, tapi tanggung jawab kita bersama.
Komentar
Posting Komentar